Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdiri pada tahun 1951 dengan nama Sekolah Pelayaran Semarang atau yang disingkat SPS.

Pada Tahun 1955 hingga tahun 1975 menjadi Sekolah Pelayaran Menengah Semarang disingkat SPM Semarang.

Pada Tahun 1974 hingga tahun 1981 menjadi Pendidikan Perwira Pelayaran Besar disingkat P3B Semarang.

Pada Tahun 1979 hingga tahun 1995 menjadi Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran (BPLP) Semarang dengan program Strata A (Diploma III) dengan lama pendidikan 3 tahun.

Pada Tahun 1995 masih tetap bernama BPLP Semarang, tetapi program pendidikannya ditingkatkan menjadi Diploma IV (setara Sarjana/S1) dengan Politeknik Ilmu Pelayaran pendidikan 4 tahun.

Pada Tahun 1999 berdiri Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 81 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Poilteknik Ilmu Pelayaran.

Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang Pejabat Badan Publik, perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan/atau Pegawai yang bekerja di lingkungan PIP Semarang untuk mengungkapkan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang. Untuk meningkatkan sistem pengawasan internal dan memberikan perlindungan kepada Whistleblower, pengaduan laporan dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang Pejabat Badan Publik dapat disampaikan melalui:

SIMADU adalah aplikasi Whistleblowing System (WBS) Kementerian Perhubungan untuk memproses pengaduan dan pemberian informasi oleh whistleblower sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya terjadi duplikasi penanganan pengaduan atau bisa terjadi sebaliknya suatu pengaduan tidak ditangani oleh organisasi penyelenggara manapun dengan alasan pengaduan bukan kewenangannya. Oleh karena itu, untuk mencapai visi good governance maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui satu pintu agar masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara nasional. Pemerintah Republik Indonesia membentuk: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui beberapa kanal pengaduan yang terintegrasi, yaitu:

Website :  www.lapor.go.id

SMS :1708 (Telkomsel, Indosat, Three)

X/Twitter : @lapor1708

Aplikasi Android dan iOS : SP4N LAPOR!